“Maraknya upaya kriminalisasi melanggar dan mengancam hak asasi untuk berpendapat dan berekspres”i
Jakarta, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan menilai bahwa iklim politik masa kampanye Pemilu 2024 semakin bernuansa mencekam.
Momentum untuk meraih simpati suara serta edukasi politik bagi publik lewat adu gagasan dan preferensi kebijakan justru berujung dengan maraknya pelaporan polisi.
Baca juga: SETARA Institute dan INFID Beri Tujuh Rekomendasi bagi Kepemimpinan Nasional Baru
“Pelaporan yang memasuki ranah kriminalisasi ini tampak ditujukan terutama terhadap pihak oposisi (01 dan 03), bahkan penyelenggara Pemilu,” ujar Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid melalui keterangannya yang diterima Redaksi di Jakarta, Rabu (10/1/2024).
Menurut Usman Hamid, per awal Januari 2024, tercatat terdapat 6 (enam) laporan polisi yang dilakukan oleh pendukung Paslon 02, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka yang didukung oleh Pemerintah yang berkuasa.
Baca juga: Ajudan Menhan Langgar Aturan, Koalisi Masyarakat Sipil: Sanksi Tegas! Jaga Kredibilitas Pemilu!
“Beberapa kasus di antaranya adalah kasus kriminalisasi terhadap Jubir Paslon 03 Aiman Wicaksono yang mengkritik ketidaknetralan Anggota Polri yang sudah naik ke Penyidikan, lalu kasus pelaporan terhadap Ketua dan Anggota Bawaslu yang memutus bersalah pembagian susu di CFD oleh Cawapres 02, lalu kasus pelaporan terhadap Bawaslu Batam dan Kepri terkait pencopotan baliho milik Paslon 02, kasus pelaporan terhadap Roy Suryo dengan tuduhan ujaran kebencian terhadap Cawapres 02, kasus komika Aulia Rakhman yang sudah jadi Tersangka atas materi lawakan di acara Desak Anies di Lampung, hingga terakhir pelaporan polosi terhadap calon Presiden 01, Anies Rasyid Baswedan, terkait luas lahan perkebunan milik Capres 02, Prabowo Subianto,” ujar dia.
