Jakarta, Rencana Markas Besar (Mabes) TNI akan membangun Komando Daerah Militer (Kodam) baru untuk seluruh provinsi di Indonesia menuai kritikan dari masyarakat, salah satunya dari Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan.
Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan memandang langkah Mabes TNI yang terus melanjutkan rencana penambahan Kodam untuk tiap provinsi menunjukkan pemerintah tidak memiliki visi yang reformis di bidang pertahanan negara, khususnya untuk menjaga dan mengawal reformasi TNI sebagai aktor penting di dalamnya.
Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan alih-alih akan memperkuat pertahanan negara, penambahan Kodam untuk tiap provinsi mengkhianati amanat reformasi TNI 1998 dan justru berdampak buruk terhadap kehidupan demokrasi.
“Penambahan Kodam menunjukan masih kuatnya orientasi pembangunan postur dan gelar kekuatan TNI yang lebih banyak ditujukan dan diorientasikan inward looking bukan outward looking dengan dominannya persepsi ancaman internal,” katanya kepada beritakanal.net melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jum’at (1/3/2024).
Menurutnya Hal ini berimplikasi pada kecenderungan terlibatnya militer dalam kehidupan politik, dan sebagai konsekuensinya sulit untuk menciptakan TNI sebagai alat pertahanan negara yang kuat, profesional, dan modern.
Penting dicatat, Julius menyampaikan agenda reformasi TNI 1998 telah mengamanatkan kepada otoritas politik, dalam hal ini Pemerintah dan DPR untuk merestrukturisasi komando teritorial (Koter), yaitu eksistensi Kodam hingga Koramil di level yang paling bawah.
