Palembang, Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pengguna Sungai Lalan (APSL) gelar aksi di halaman Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (26/8/2024).
Dalam aksi tersebut mereka menuntut Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, untuk segera membuka kembali akses jalur Sungai Lalan yang terputus akibat robohnya jembatan P6 Lalan dan memulihkan fungsi sesuai dengan peruntukannya demi kelancaran akitivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat setempat.
Selain itu mereka juga meminta Pemerintah Provinsi Sumsel dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mendukung penanggulangan bencana pasca robohnya jembatan P6 Lalan dengan memerintahkan untuk membersihkan jalur sungai akibat reruntuhan jembatan tersebut dan bukan menghalangi.
Setelah beberapa lama melakukan orasi, mereka diterima dan disambut baik oleh Sekdis PUMBTR Provinsi Sumsel, Ridwan MMdan Kepala Dishub Provinsi Sumsel, Ari Narsa JS.
Sekdis PUBMTR Sumsel, Ridwan mengatakan bahwa terkait dengan robohnya jembatan P6 Sungai Lalan yang terjadi pada (26/8/2024) yang lalu menjadi perhatian Pemprov Sumsel, faktanya pihaknya difasilitasi oleh Pj Gubernur Sumsel sudah melakukan beberapa kali rapat dan sudah memanggil pihak Asosiasi, Pemkab Muba dan Tongkang yang menabrak jembatan tersebut.
“Kalau untuk membangun jembatan tersebut menggunakan APBD 2024 tidak bisa, karena saat ini prosesnya sudah berjalan dan menunggu APBD Tahun 2025. Paiing tidak kita mendorong pihak asosiasi, Pemkab Muba dan Tongkang, segera mengangkat puing-puing rerutuhan jembatan ini, agar arus lalu lintas sungai tetap berjalan dengan lancar,” katanya.
Sementara Koirdinator Aksi, Diki Andrian selaku masyarakat Muba mengungkapkan bahwa akibat robohnya jembatan P6 Sungai Lalan tersebut, perekonomian terhenti, karena akses tranportasi jalur darat dan sungai yang vital bagi penduduk disekitar Sungai Lalan terputus.
“Selain tidak bisanya melewati akses transportasi jalur darat, karena robohnya jembatan tersebut, kami juga tidak diperbolehkan melewati jalur sungai, dengan alasan masih dalam perbaikan. Apalagi ada keluarga saya yang membuka toko sembako ketika mau mengambilnya ke kota jauh memutar,” ungkap Diki.
Diki menyatakan ketika mendatangi Pemkab Muba beberapa hari yang lalu banyak tuntutannya seperti agar segera memperbaiki dan memberikan santunan kepada keluarga yang terdampak, sudah terealisasi.
“Yang menjadi poin atau penekanan kami dalam aksi hari ini meminta kepada Pj Gubernur Sumsel, untuk dibiarkan atau dibuka akses transportasi jalur sungai jangan ditutup, agar kami sebagai warga Lalan yang bergantungan dengan akses jalur tersebut tidak memutar jauh untuk mengangkut hasil pertanian, perikanan dan barang-barang lainnya,” ujarnya.
Selain itu juga banyak warga Lalan yang bergantung kehidupannya dengan bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada disana, sudah hampir 1 (satu) bulan tidak bisa bekerja, karena setiap harinya sekitar 30 Kapal Tongkang operasinya dihentikan karena tidak diizinkan melintas.
“Penutupan akses jalur sungai ini tidak hanya menganggu arus barang dan logistik, tetapi juga menggangu stabilitas ekonomi para pekerja yang bergantung pada kelangsungan operasi perusahaan-perusahaan tersebut,” ujar Diki.
Dia menjelaskan saat mendatangi pihak perusahaan tersebut menyambut baik dan siap memberikan santunan kepada keluarga korban dan juga segera akan menindaklanjutinya.
“Sebagai masyarakat Sungai Lalan dan Muba khususnya, ketika perusahaan sudah menyanggupi, semestinya kita juga harus mensupport, dalam arti kita harus buka jalur sungai ini,” jelas Diki.
Diki menyampaikan terkait dengan bencana robohnya jembatan P6 ini, tidak hanya tanggung jawab Pemkab Muba, tetapi juga tidak lepas dari tanggung jawab Pemprov Sumsel.
“Kita akan tunggu tindaklanjutnya satu minggu kedepan, jika tidak ada kita akan kembali lakukan gelar aksi dengan ribuan massa dan masyarakat siap turun,” tutupnya.
